27 BUMN Kini Diawasi KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah melakukan Penandatangan Perjanjian Kerjasama, terkait Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi melalui Whistleblowing System. Penandatanganan kerjasama ini diikuti oleh 27 perusahaan BUMN.

Menurut Menteri BUMN Erick Thohir, transformasi yang dilakukan Kementerian BUMN adalah mengenai penanganan daripada transparansi. Sebelum menjabat, kasus-kasus hukum yang telah terjadi di BUMN sebanyak 159 kasus, dengan tersangka yang telah ditetapkan sebanyak 53 orang.

“Sebagai pimpinan saya justru berpikir terbalik, bagaimana Kementerian BUMN harus mengintropeksi diri dibanding menyalahi yang terkena. Karena saya yakin dengan perbaikan sistem dan pemilihan pimpinan-pimpinan BUMN yang berintegritas tentu kita harapkan bisa meminimalisasi daripada kasus-kasus tersebut,” jelas Erick pada acara virtual penandatanganan MOU, Selasa (2/3/2021).

Adapun dari 27 BUMN yang sudah mengikuti kerjasama, masih sekitar 17 persen BUMN yang belum mengikuti perjanjian tersebut, Kementerian BUMN dan KPK akan terus mendorong perusahaan untuk ikut adil dalam kerjasama yang dilakukan.

“Insyallah kami berkomitmen terus melakukan transformasi, transparansi, dan profesionalisme yang ada di Kementrian BUMN dan perusahaan-perusahaan BUMN. Saya berharap hubungan kerja Kementerian dan perusahaan BUMN bisa berjalan dengan baik,” jelas Erick.

Dari 27 perusahaan BUMN yang menandatangani kontrak kerjasama ini terdiri dari, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, Bank BTN, PT Taspen, Pertamina, PT KAI, Jasa Marga, Telkom Indonesia, PT Inti, PT Adhi Karya, PT Waskita Karya, PT Wijaya Karya, PT Hutama Karya, PT Pembangunan Perumahan.

Selanjutnya, PT Garuda Indonesia, PT Pelabuhan Indonesia I dan II, Angkasa Pura I, PT Bahana Pembina Usaha Indonesia, PT Pengelola Aset, PT Indonesia Asahan Aluminium, PT Krakatau Steel, PT Pupuk Indonesia, PT Semen Indonesia, Perhutani, dan PLN.

Sebelumnya Erick mengungkapkan ada 159 kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Kementerian BUMN. Kasus hukum tersebut melibatkan kurang lebih 53 pejabat.

Dalam penandatanganan kontrak kerjasama tersebut diwakilkan oleh perwakilan dari masing-masing perusahaan, dan juga disaksikan oleh Kementerian BUMN, KPK, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).